Bone Bolango Bisa Tiru Model Pelayanan Kesehatan Jembrana

Pelayanan kesehatan perorangan (privat health services) di Kabupaten Bone Bolango umumnya masih menggunakan sistem fee for services, artinya masyarakat membayar biaya atas pelayanan yang diterimanya (out of pocket). Hal ini berlaku baik di Puskesmas Rumah Sakit, Dokter Praktek maupun Bidan. Dengan sistem ini, bagi masyarakat yang mampu maka biaya pelayanan kesehatan bukanlah masalah, sebaliknya bagi yang tidak mampu pasti akan kesulitan jika dalam keadaan darurat memerlukan pelayanan kesehatan. Hal ini karena umumnya mereka tidak mempersiapkan keuangannya jika kelak mengalami masalah dalam kesehatannya. Disamping itu angka kemiskinan di kabupaten Bone Bolango yang masih tinggi yang mencapai 30 %.
Sejak pemerintah meluncurkan program askeskin sebagai kelanjutan program JPS BK maka di kabupaten Bone Bolango sejumlah 67.409 jiwa (15.049 KK) telah diasuransikan melalui program askeskin, hampir 10.000 jiwa melalui program askes PNS, TNI dan Polri. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 153.000 jiwa maka masih ada kurang lebih 80.000 jiwa lagi masyarakat yang harus dicarikan solusi untuk pelayanan kesehatannya.
Jika berpedoman pada program askeskin dengan premi yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan maupun perhitungan menurut PT. Askes maka diperlukan dana sebesar 5 sampai 8 Milyar pertahun, dengan asumsi bahwa seluruh masyarakat dijamin kesehatannya oleh pemerintah daerah.

Pengalaman di Jembrana

Sejak tahun 2003 Seluruh msyarakat di Kabupaten Jembrana mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintahnya. Hal ini dimungkinkan oleh karena seluruh masyarakat di Kabupaten Jembrana diikutkan dalam program asuransi kesehatan yang dikelola oleh suatu Badan Pelaksana (Bapel) yang diberi nama Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Lembaga JKJ ini dibentuk untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk pelayanan kesehatannya.
Dengan kata lain bahwa premi asuransi ini dibayar oleh pemerintah daerah, dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan dilayani oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk oleh lembaga JKJ , yang terdiri dari PPK 1 (Puskesmas, dokter umum/dokter gigi praktek, bidan ), PPK 2 (dokter spesialist, rawat jalan rumah sakit) dan PPK 3 (rawat inap di rumah sakit) dengan menunjukkan kartu identitas kepesertaan Semua penduduk yang punya KTP Jembrana langsung mendapat kartu anggota JKJ, gratis. Dengan menunjukkan kartu tersebut, tiap orang bisa mendapat perawatan dan obat di mana pun, Pembayaran kepada PPK dilakukan oleh Bapel JKJ berdasarkan tagihan yang dilakukan oleh PPK.
Manjemen keuangan JKJ menggunakan system pra-upaya seperti pada JPKM, tetapi pra-upaya dilakukan ditingkat Bapel, bukan di tingkat PPK-1. Subsidi pemerintah disalurkan dan diterima oleh Bapel JKJ dan Bapel JKJ membayar kepada PPK-1 sesuai klaim yang diajukan . Klaim dikoreksii oleh tim verifikasi dan setelah koreksi dilaksanakan klaim baru dibayarkan.

Model asuransi seperti ini dapat pula diterapkan di kabupaten Bone Bolango dengan beberapa alternatif misalnya :
Alternatif Pengelolaan :
- Pengelolaan melalui bapel yang dibentuk oleh pemerintah daerah
- Pengelolaan melalui PT Askes oleh karena sudah mempunyai jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia untuk penjamin portabilitas (peserta dapat dilayani dimana saja)
Alternatif Pembayaran Premi :
- Premi bagi masyarakat miskin yang tidak menjadi peserta Askeskin ditanggung oleh pemerintah dan bagi yang mampu menjadi peserta asuransi wajib dan premi dibayar sendiri
- Premi bagi seluruh masyarakat dibayarkan oleh pemerintah daerah
Dengan kemampuan daerah melalui APBD yang hampir mencapai Rp. 400 Milyar, maka tidak mustahil pemerintah kabupaten Bone Bolango dapat menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya.

(sebuah sumbang saran kepada pemda)